Author: humanrights

Indonesia: Biarkan demonstrasi damai berlangsung selama pengumuman hasil pemilu

Pihak berwenang Indonesia harus memastikan adanya penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai sebelum pengumuman hasil pemilihan umum resmi yang akan dilakukan pada 22 Mei, Amnesty International mengatakan hari ini.   “Pihak berwenang di Indonesia harus memperbolehkan orang berdemonstrasi secara bebas dan damai. Aparat keamanan harus menahan diri untuk menggunakan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan maupun mengintimidasi demonstran, ”kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.   Sebelum pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) besok, berbagai organisasi massa dan aktivis politik oposisi terkemuka telah mengumumkan rencana untuk menggelar protes massa di Jakarta pada 22 Mei, dengan maksud menolak hasil pemilihan presiden (pilpres) pada 17 April lalu.   Pada Minggu 19 Mei, media melaporkan bahwa polisi mengintimidasi kelompok-kelompok yang bepergian dengan bus ke Jakarta, memerintahkan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak bergabung dengan massa lain di Jakarta.   “Mencegah orang bergabung dengan protes damai adalah pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Setiap orang memiliki hak untuk bergabung dengan orang lain dan mengekspresikan pikiran mereka secara damai, ” tambah Usman Hamid.   Amnesty International Indonesia juga mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak melibatkan militer dalam penanganan demonstrasi, karena mereka tidak dilatih atau tidak dipersiapkan untuk menangani situasi seperti itu yang benar-benar asing bagi mandat dan misi perjuangan mereka. Jika – secara khusus – mereka akan ditempatkan untuk tugas ini, maka mereka harus sepenuhnya dilatih...

Read More

Indonesia: Allow peaceful demonstrations to go ahead during election results announcements

The Indonesian authorities must ensure full respect for the human rights to freedom of expression and peaceful assembly ahead of the announcement of the official general election results scheduled for 22 May, Amnesty International said today. “The authorities in Indonesia must let people demonstrate freely and peacefully. Security forces must refrain from using unnecessary or excessive force or intimidating demonstrators,” said Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid. Prior to the announcement by the Election Commission (KPU)  tomorrow, civil society organizations and prominent opposition political activists have announced plans to stage mass protests in Jakarta on 22 May, saying they would reject the 17th April presidential election results. On Sunday 19 May, media reported that police were intimidating groups travelling on busses to Jakarta,  instructing them to turn back and not join the rally. “Preventing people from joining a peaceful protest is a violation of their human rights. Everyone has the right to join others and express their thoughts peacefully,” Usman Hamid added. Amnesty International Indonesia also urges the Indonesian government not to involve the military in the handling of public assemblies, since they are neither trained nor equipped to handle such situations which are completely alien to their mandate and fighting mission. If – exceptionally – they are to be deployed they must be fully trained and equipped to fulfil this task in compliance with international human rights...

Read More

Pemecatan anggota polisi karena orientasi seksual melanggar Peraturan Kapolri

Pernyataan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada media bahwa “anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual” adalah keliru bahkan menyesatkan, kata Amnesty International Indonesia. Dedi menanggapi keputusan Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang memecat salah seorang anggota polisi karena orientasi seksualnya. “Pernyataan tersebut keliru, cenderung menyesatkan dan bernada diskriminatif,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Amnesty International Indonesia menilai, pemecatan salah seorang anggota polisi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah karena orientasi seksualnya melanggar prinsip-prinsip HAM, khususnya prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam dunia kerja di lembaga penegak hukum. Lebih jauh, keputusan tersebut juga melanggar aturan internal kepolisian itu sendiri yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standard Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 butir h Perkap No. 8/2009 mengatakan konsep dasar perlindungan HAM antara lain: “HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya/agama/keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin/orientasi seksual, melainkan mengutamakan komitmen untuk saling menghormati untuk menciptakan dunia yang beradab; dan…” Sementara itu Pasal 6 butir h aturan yang sama mengatakan bahwa HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: “hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.” “Jadi keputusan pemecatan yang dijelaskan melalui pernyataan Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo jelas melanggar aturan internal mereka sendiri. Dalam skala lebih...

Read More

Pemerintah harus penuhi hak umat Hindu atas rumah ibadah di Kabupaten Bekasi

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama harus memastikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menjamin hak umat Hindu setempat untuk mendirikan pura setelah bertahun-tahun mereka tidak memiliki tempat untuk beribadah, kata Amnesty International Indonesia. Saat ini belum ada satupun tempat ibadah bagi sekitar 7.000 umat Hindu yang ada di Kabupaten Bekasi menurut Parisada Hindu Dharma Indonesia (PDHI). Umat Hindu di kabupaten tersebut berencana membangun pura untuk pertama kalinya namun mendapat penolakan dari sekelompok orang, kejadian yang menambah daftar panjang intoleransi terhadap kelompok minoritas beragama di Indonesia. Karena tidak adanya pura di Kabupaten Bekasi, ribuan umat Hindu harus menempuh puluhan kilometer hingga ke Kota Bekasi untuk beribadah di Pura Agung Tirta Bhuana yang berada di kawasan Jakasampura. Kota Bekasi sendiri saat ini memiliki sebanyak 29.000 umat Hindu yang beribadah di pura tersebut. Hal ini mengakibatkan kondisi Pura Agung Tirta Bhuana menjadi kelebihan kapasitas karena tidak mampu menampung umat Hindu dari kedua daerah tersebut. “Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa Pemda Bekasi agar tidak tunduk pada tekanan massa yang menolak pendirian pura tersebut dan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberanian dalam melindungi hak asasi manusia kaum minoritas dan kepatuhan pada hukum sebelumnya pernah ditunjukkan oleh Wali Kota Bekasi untuk Gereja Santa Clara, misalnya,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. “Membangun dan menggunakan tempat beribadah adalah bagian dari hak atas kebebasan beragama...

Read More

Pengawasan Ucapan Tokoh Menjadikan Pemerintah Anti-Kritik

Presiden Joko “Jokowi” Widodo harus memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wirantountuk mengurungkan rencana pembentukan tim khusus pengkaji ucapan tokoh yang dianggap melanggar hukum, kata Amnesty International Indonesia. Tanpa kejelasan apa yang dimaksud “melanggar hukum”, upaya pengawasan tersebut rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah dari warga negara terhadap pemerintah dan lebih jauh, berpotensi menimbulkan over–kriminalisasi di Indonesia. Membungkam kritik, apalagi lewat pemidanaan, sama saja memperparah kompleksitas permasalahan over–kapasitas penjara di Indonesia. “Keadaan hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat di Indonesia sudah terancam dengan berbagai ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik. Salah satu yang bermasalah adalah pasal yang memidanakan penghinaan terhadap pejabat dan lembaga negara.” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. “Tanpa pengawasan tersebut saja sudah banyak orang yang diproses hukum karena mengkritik otoritas di Indonesia, termasuk presiden. Terlebih lagi ada kecenderungan bahwa pengawasan itu untuk menarget tokoh-tokoh yang aktif mengkritik pemerintah pasca pemilihan presiden 17 April. Jika hal ini benar maka akan merusak kultur politik oposisi yang sehat dan dibutuhkan oleh kehidupan sosial politik kita. Lebih jauh, kebijakan tersebut menjadikan presiden serta pemerintah menjadi anti kritik,” tambah Usman. Kemerdekaan berpendapat adalah hak yang dilindungi baik dalam hukum HAM internasional dan nasional, termasuk UUD 1945. Meskipun kebebasan ini dapat dibatasi untuk melindungi reputasi orang lain, standar HAM internasional menganjurkan agar hal tersebut tidak dilakukan melalui pemidanaan. Sementara itu, lembaga negara sendiri bukanlah suatu entitas yang dilindungi reputasinya oleh hukum HAM. Pelarangan terhadap himbauan kebencian kebangsaan, ras maupun agama juga diperbolehkan, namun ujaran demikian haruslah dengan jelas menunjukkan maksud untuk memancing orang lain untuk mendiskriminasi, memusuhi atau melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok...

Read More

Dapatkan kabar terbaru dari Amnesty

Terima kasih anda telah berlangganan.