Author: humanrights

Jokowi Harus Mengambil Alih Penanganan Kasus Novel Dengan Membentuk TGPF Independen di bawah Presiden

Presiden Joko Widodo harus secara proaktif dan segera mengambil inisiatif membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen setelah tim pakar yang dibentuk Polri gagal mengungkap pelaku penyerangan Novel Baswedan, kata Amnesty International Indonesia. Temuan mereka gagal memberikan harapan baru bagi korban dan publik luas akan suatu terobosan baru bagi pengungkapan salah satu kejahatan yang paling disorot di Indonesia.   “Temuan tim pakar mengecewakan mengingat tim tersebut sudah diberikan waktu selama 6 bulan untuk mengungkap fakta dan data dibalik penyerangan Novel. Alih-alih menemukan pelaku ataupun identitas pelaku, tim tersebut menyematkan tuduhan yang tidak etis bagi seorang korban yang sedang mencari keadilan seperti Novel Baswedan,” kata Puri Kencana Putri Manager Kampanye Amnesty International Indonesia.   “Adalah tidak logis jika tim belum menemukan pelaku tapi malah sudah mempunyai kesimpulan terkait probabilitas di balik serangan Novel yaitu adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan. Terlebih saat konferensi pers siang tadi baik perwakilan Mabes Polri maupun tim pakar tidak mampu memberikan bukti atau penjelasan lebih lanjut terkait tuduhan tersebut,” tambah Puri Kencana Putri.   Probabilitas lain yang menjadi pertanyaan adalah keterangan tim pakar yang mengatakan bahwa serangan terhadap wajah Novel bukan dimaksudkan untuk membunuh tapi membuat korban menderita.   “Keterangan ini seolah mau mendegradasi keseriusan kasus yang dialami Novel. Semoga pemahaman tersebut salah. Tapi jika benar ini bisa menjadi pembenaran bagi polisi untuk tidak terlalu serius mengungkap pelaku apalagi dalang dibalik penyerangan Novel,” kata Puri...

Read More

Indonesia: Sentenced to jail for an abortion, teenage rape survivor is cleared by Supreme Court

Responding to the decision by the Supreme Court of Indonesia to clear a teenager sentenced to prison for terminating a pregnancy resulting from a sexual assault, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said:   “This is a landmark ruling for women in Indonesia. This teenager is not a criminal. She is the one who suffered a sexual assault –  and did nothing other than claim her rights over her body. It beggars belief that the courts tried to impose this reckless, vicious and absurd sentence on a teenage victim of sexual violence. She should not have spent a single day in detention.   “We welcome the Supreme Court’s ruling. It must send a message to law enforcement agencies and public prosecutors across the country that their role is to protect victims of rape, not aggravate their suffering.   “Authorities in Indonesia must decriminalise abortion in all circumstances. No woman or girl should face any kind of penalty for seeking or obtaining an abortion. Authorities must further ensure access to safe and legal abortion to all women and girls, particularly to victims of rape, sexual assault or incest. These are Indonesia’s international human rights obligations.”   Background   On 19 July 2018, a 15-year-old girl was sentenced to six months behind bars by the Muara Bulian District Court in Batanghari District, Jambi Province, for getting an abortion after she...

Read More

Brimob yang melakukan penyiksaan di beberapa titik lainnya di Jakarta akan segera disidang

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono dalam pertemuan dengan perwakilan Amnesty International Indonesia pada hari ini di Polda Metro Jaya berjanji akan menindak dan segera menyidang anggota Brimob yang melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap warga tidak hanya di Kampung Bali tapi juga di beberapa titik lainnya di Jakarta seperti yang sebelumnya telah didokumentasikan oleh Amnesty International. Tim Amnesty International Indonesia hari ini menemui Kapolda dan menyerahkan hasil investigasi internalnya yang menemukan bukti bahwa anggota Brimob melakukan penyiksaan setidaknya terhadap 12 orang di tiga titik di Jakarta, termasuk di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah jajaran Polda Metro Jaya termasuk diantaranya Kapolres Jakarta Pusat and Kapolres Jakarta Barat yang menangani secara langsung kasus-kasus terkait peristiwa 21-23 Mei 2019. Kapolda berkomitmen untuk menyelesaikan semua kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggotanya dan segera menyidangkan mereka. Amnesty International mengapresiasi komitmen yang diberikan oleh Kapolda dalam pertemuan tersebut. Amnesty International Indonesia juga meminta agar semua kasus-kasus kekerasan lainnya termasuk penyerangan asrama polisi di Petamburan, Jakarta Barat segera dituntaskan dan dibawa ke pengadilan dengan sepenuhnya memastikan bahwa hak-hak mereka yang ditetapkan sebagai tersangka juga dijamin. Hal ini penting agar proses hukum oleh kepolisian berlangsung secara profesional, modern, dan terpercaya oleh masyarakat luas, khususnya terkait apa yang terjadi pada 21-23 Mei. Amnesty International juga berharap jika pemeriksaan internal polisi terkait anggota Brimob yang melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya menemukan...

Read More

ENAM BULAN BERLALU: TGPF GAGAL MENGUNGKAP PENYERANGAN KASUS NOVEL BASWEDAN

Sebuah Tim Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh Kapolri Tito Karnavian untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dinilai gagal. Sebab hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni enam bulan pasca resmi didirikan, tim tersebut tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Pada tanggal 8 Januari 2019 Kapolri Tito Karnavian membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap kasus penyerangan yang dialami oleh Novel Baswedan. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan nomor: Sgas/ 3/I/HUK.6.6/2019 yang beranggotakan 65 orang dan didominasi dari unsur Kepolisian yang tenggat waktu kerjanya yaitu pada tanggal 7 Juli 2019 atau sekitar enam bulan. Sejak pertama kali dibentuk, masyarakat pesimis atas kinerja tim tersebut. Pertama, jika dilihat komposisi anggotanya, 53 orang diantaranya berasal dari unsur Polri. Selain itu, saat pertama kali kasus ini mencuat diduga ada keterlibatan polisi atas serangan terhadap Novel sehingga patut diduga akan rawan konflik kepentingan. Oleh karenanya yang digaungkan oleh masyarakat pada saat itu yakni pembentukan Tim Independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo. Sayangnya, Presiden seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya sebagai panglima tertinggi. Padahal salah satu janji politiknya dalam isu pemberantasan korupsi yaitu ingin memperkuat KPK. Kedua, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim tersebut sangatlah lambat dan terkesan hanyalah formalitas belaka. Hal tersebut dapat terlihat ketika Tim tersebut mengajukan pertanyaan yang repetitif kepada Novel Baswedan pada 20 Juni 2019 lalu....

Read More

Polri harus juga menindak dugaan penganiayaan lainnya oleh Brimob pada 21-23 Mei

Amnesty International Indonesia mengapresiasi tindakan responsif yang diambil oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah menjatuhkan sanksi disiplin berupa penahanan selama 21 hari bagi 10 anggota Brimob yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga di Kampung Bali, Tanah Abang dan juga menyerukan agar Polri juga melakukan proses penindakan terhadap anggota Brimob yang melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya di beberapa titik lainnya di Jakarta pada 21-23 Mei 2019 yang sebelumnya didokumentasikan oleh Amnesty International Indonesia. “Hukuman disiplin merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh Polri untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran. Kami mengapresiasi langkah tersebut. Namun demikian, dugaan pelanggaran yang kami angkat adalah pelanggaran HAM yang serius, yakni penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, yang selain perlu diselesaikan melalui mekanisme disiplin internal dan sanksi administratif, juga perlu diajukan ke peradilan umum yang berlaku sama bagi semua warga negara. Ini penting agar Polri memperlihatkan kepada masyarakat bahwa setiap warga negara setara kedudukannya di muka hukum,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. “Organisasi kami sebelumnya mencatat dan mengkonfirmasi setidaknya terjadi lima tindakan penganiayaan terpisah oleh Brimob di area smart parking di Kampung Bali tersebut. Apa yang baru saja diumumkan oleh Polri adalah penindakan terhadap satu dari 5 kejadian penganiayaan di sekitar lokasi tersebut. Polri masih perlu melanjutkan langkah awal yang positif ini dengan menyelesaikan kasus penganiayaan lainnya. Inilah pekerjaan rumah Polri ke depan yang sangat penting untuk peningkatan citra Polri di...

Read More

Dapatkan kabar terbaru dari Amnesty

Terima kasih anda telah berlangganan.