Operasi penyerangan yang dilancarkan pasukan keamanan Myanmar terhadap penduduk Rohingya di negara bagian Rakhine Utara masih jauh dari kata usai, terang Amnesty International hari ini. Bukti baru menunjukan bahwa saat ini masih terjadi pelanggaran yang telah memaksa ratusan orang untuk melarikan diri dalam beberapa pekan terakhir.

Pada akhir Januari 2018, organisasi tersebut telah mewawancarai 19 orang pria dan wanita di Bangladesh, yang menerangkan bagaimana kelaparan, penculikan, dan penjarahan properti memaksa mereka untuk melarikan diri. Organisasi kemanusiaan telah mendokumentasikan setidaknya terdapat ribuan pendatang baru selama bulan Desember dan Januari, dan dalam kurun waktu beberapa hari masih terdapat sejumlah orang melintasi perbatasan.

“Dimanipulasi oleh kebohongan dan penyangkalan dari pihak otoritas, dan upaya untuk menolak dilakukannya penyelidikan secara independen, militer Myanmar terus menampik tuduhan atas kejahatan kemanusiaan,” tegas Matthew Wells, Senior Crisis Advisor di Amnesty International, yang baru saja kembali ke organisasi tersebut selepas perjalanan penelitian dari Cox’s Bazar, Bangladesh.

“Pasukan keamanan Myanmar tengah merancang strategi untuk secara diam-diam mengusir etnis Rohingya yang tersisa. Tanpa adanya tindakan internasional yang lebih efektif, gerakan pembersihan etnis ini akan semakin memperburuk keadaan.”

Penindasan yang tengah berlangsung tampaknya dirancang untuk membuat negara bagian Rakhine Utara tidak dapat dihuni oleh puluhan ribu etnis Rohinya yang masih menetap di sana, hal ini juga semakin diperparah dengan tindakan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar, yang telah mengakibatkan lebih dari 688.000 etnis Rohingya melintasi perbatasan ke Bangladesh sejak akhir Agustus silam.

Pada tanggal 25 Agustus 2017, tentara Myanmar meluncurkan operasi kekerasan terhadap penduduk sipil Rohingya di seluruh negara bagian Rakhine Utara sebagai balasan atas serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) pada  30 pos keamanan milik militer Myanmar. Dalam serangan balik tersebut militer Myanmar melakukan kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan wanita, pria, dan anak-anak; pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan; deportasi massal; dan pembakaran desa secara sistematis.

Pengungsi yang baru datang ke Bangladesh mengatakan mereka memilih untuk menetap di Myanmar selama ini, untuk melindungi properti dan hak mereka untuk tetap tinggal di desa.

Kelaparan Paksa

Pengungsi baru menerangkan kepada Amnesty International bahwa penganiayaan secara terus menerus yang dilakukan militer akhirnya mematahkan tekad mereka dan memaksa mereka untuk bergabung dengan eksodus pengungsi lainnya ke Bangladesh.

Hampir semua dari mereka menuduh kelaparan paksa terhadap penduduk Rohingya yang tersisa telah menciptakan keresahan terkait ketahanan pangan dan memaksa mereka untuk pergi.

Banyak pendatang baru Rohingya mengatakan bahwa kelaparan paksa itu terjadi ketika militer memblokir akses mereka ke sawah saat musim panen, pada bulan November dan Desember. Pasukan keamanan Myanmar juga terlibat dalam memfasilitasi pencurian ternak penduduk Rohingya dan membakar sejumlah pasar lokal serta memblokir akses ke pasar lainnya. Tindakan itu semua telah mengakibatkan kekurangan pangan dan menutup mata pencaharian penduduk Rohingya.

Pemerintah Myanmar telah memperburuk ketahanan pangan dengan membatasi bantuan kemanusiaan ke negara bagian Rakhine Utara.

Dildar Begum, 30, tiba di Bangladesh pada awal Januari 2018 setelah meninggalkan Desa Ka Kyet Bet Kan, dekat Kota Buthidaung. Dia memaparkan kepada Amnesty International bahwa keluarganya mengalami krisis keuangan yang mengenaskan ketika pihak berwenang menghampiri rumah mereka dan memeras banyak uang, mengancam untuk menangkap suaminya jika mereka tidak membayar. Selain itu, tentara militer juga menghalangi mereka dan penduduk desa Rohingya lainnya untuk memanen sawah. “Kami tidak bisa mendapatkan makanan, karena itulah kami melarikan diri,” katanya.

 

Penculikan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan

Amnesty International juga mendokumentasikan tiga insiden yang terjadi baru-baru ini terkait tindakan tentara militer yang menculik perempuan dan anak perempuan.

Pada awal Januari tentara memaksa masuk ke sebuah rumah di Desa Hpoe Khaung Chaung, Kota Buthidaung. Saat tentara menggeledah rumah tersebut, Hasina, 25, mengatakan mereka menuntut dengan todongan senjata agar pamannya menyerahkan sepupunya yang berusia 15 tahun, Samida. Hingga saat ini, mereka belum bertemu dengan gadis itu lagi. Hal yang sama juga menimpa perempuan dan anak perempuan yang diculik, membuat mereka menjadi korban penghilangan paksa.

Keluarga Rohingya dari desa di mana militer baru-baru ini melakukan tindak penculikan terhadap perempuan dan anak perempuan, menyebutkan bahwa mereka melarikan diri karena takut penculikan akan terus berlangsung.

Mengingat kekerasan seksual yang terus meningkat dan juga gerakan militer untuk memusnahkan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine Utara, penculikan terhadap perempuan dan anak perempuan menimbulkan kekhawatiran yang serius akan pemerkosaan dan perbudakan massal.

 

Systematic theft from fleeing Rohingya

Ketika hendak melarikan diri, penduduk Rohingya biasanya harus berjalan berhari-hari sebelum sampai di pantai untuk menyebrang ke Bangladesh dengan kapal. Pasukan Keamanan Myanmar telah mendirikan pos pemeriksaan di sepanjang jalur di mana mereka sering melakukan tindak kejahatan seperti merampas uang dan barang berharga dari setiap orang yang melintas.

Lebih dari belasan pendatang Rohingya mengutarakan bahwa pos pemeriksaan terburuk berada di dekat jalur Desa Sein Hyin Pyar, di mana banyak penduduk Rohingya melewati pegunungan yang membagi Kota Buthidaung dan Kota Maungdaw. Mereka menjelaskan bahwa di sepanjang jalur tersebut telah dipasang pagar kawat berduri. Ketika sejumlah keluarga tiba, tentara dan polisi penjaga perbatasan turun dari pos keamanan di lereng bukit dan mengelilingi mereka, memisahkan pria dan wanita.

Pasukan keamanan kemudian secara terorganisir merampok barang-barang berharga penduduk Rohingya. Mohammed Salam, 37, mengungkapkan bahwa ketika keluarganya melewati pos pemeriksaan di dekat Sein Hnyin Pyar di awal Januari, tentara mencuri lebih dari 600.000 kyats (USD $451) dari tangannya dan istrinya, bersama dengan emas, panel surya portabel, dan beberapa pakaian – pada intinya seluruh harta kekayaan mereka.

Banyak penduduk Rohingya mengatakan bahwa, setelah merampok mereka, pasukan keamanan mencatat nama dan desa di mana mereka tinggal. Di pos pemeriksaan selanjutnya, di Kota Maungdaw, para pendatang baru juga mengutarakan mereka difoto, dan di beberapa kasus, mereka direkam di kamera video yang menggambarkan bahwa militer tidak menganiaya mereka.

Kekerasan Seksual

Perempuan etnis Rohingya, khususnya wanita muda, yang mencoba melarikan diri juga mengatakan kepada Amnesty International bahwa tentara Myanmar melakukan pelecehan seksual ketika berada di pos keamanan. Khateza, 22, tiba di pos pemeriksaan dekat Sein Hnyin Pyar sekitar 25 Januari. Setelah melacak dari kepala hingga kaki dan merampok mereka, pasukan kemanan kemudian memperkosa wanita-wanita tersebut.

“Mereka meraba-raba tubuh kami, mereka menanggalkan pakaian kami. Semua wanita muda, termasuk saya, mereka meraba-raba kami – mereka memasukkan tangan mereka ke dalam [dada kami]… Saya benar-benar tidak nyaman. Itu sungguh memalukan. Saya menangis.”

 

Respon Dunia Internasional ‘Lemah dan Tidak Efektif’

“The extent and range of these ongoing attacks in northern Rakhine State show how Myanmar’s military continues to assault and undermine not just individuals, but the dignity of the Rohingya population as a whole. This lays bare why plans for organized repatriation are woefully premature,” said Matthew Wells.

“Luas dan jangkauan serangan yang sedang terjadi di negara bagian Rakhine Utara saat ini menunjukan bahwa bagaimana militer Myanmar terus menyerang dan melemahkan, tidak hanya individu, tetapi juga martabat etnis Rohingya secara keseluruhan. Hal ini menjelaskan mengapa rencana untuk repatriasi sangat permatur,” kata Matthew Wells.

Pemerintah Bangladesh dan Myanmar telah menandatangani repatriasi pada akhir November 2017, kemudian mengumumkan bahwa mereka akan mulai pemulangan pada tanggal 23 Januari 2018. Pemerintah Bangladesh menunda tahap pertama dari rencana tersebut beberapa jam sebelum batas waktu, tetapi Myanmar terus mengatakan bahwa hal tersebut siap untuk dimulai.

“Sejak awal krisis, respon masyarakat internasional terhadap kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya lemah dan tidak efektif, dunia internasional gagal untuk memahami tingkat keparahan situasi di negara bagian Rakhine Utara atau memberi tekanan yang efektif pada tentara Myanmar untuk menghentikan pembersihan etnis.” Tegas Matthew Wells.

“Embargo senjata dan sanksi yang ditargetkan sangat dibutuhkan untuk mengirim pesan bahwa pelanggaran ini tidak dapat ditoleransi. Selain itu, ada juga kebutuhan mendesak akan akses bantuan kemanusiaan yang tak terbatas dan berkelanjutan di seluruh negara bagian Rakhine Utara.”