Yang Dilakukan

Riset

Perjuangan HAM dimulai dengan fakta. Para ahli kami melakukan penelitian akurat dan tervalidasi terhadap pelanggaran HAM oleh pemerintah dan pihak lainnya di seluruh dunia.

Advokasi dan Lobi

Kami menggunakan analisa kami untuk mempengaruhi dan menekan pemerintah, korporasi dan pembuat kebijakan melakukan hal yang benar.

Kampanye dan Aksi

Melalui petisi, surat dan aksi-aksi protes, para pejuang HAM di seluruh dunia menuntut aksi nyata dari masyarakat/individu dan institusi-institusi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat perubahan.

Impunitas, keadilan dan akuntabilitas

Amnesty Indonesia mendukung korban berjuang menghapus ketiadaan hukuman atas pelanggaran berat hak-hak asasi, dan menyuarakan tuntutan korban agar hukum ditegakkan melalui pertanggungjawaban negara yang adil atas kejahatan hak-hak asasi di masa lalu, dari Tragedi 1965, Haur Koneng, Banyuwangi, Priok, Talangsari, Trisakti, Kerusuhan Mei, Semanggi, termasuk yang terjadi di Aceh, Papua, Timor hingga pembunuhan Munir. Amnesty menyayangkan ketiadaan hukuman ini diikuti dengan promosi jabatan bagi mereka yang terlibat. Amnesty mendukung komitmen para pemimpin negara, termasuk Presiden Republik Indonesia yang baru, Ir. H. Joko Widodo untuk mewujudkan komitmen elektoral, agenda RPJMN, hingga pidato-pidatonya pada hari HAM untuk menghadirkan keadilan bagi korban.

Akuntabilitas polisi dan militer

Amnesty mendukung gerakan HAM Indonesia memperkuat agenda reformasi sistem keamanan khususnya memastikan adanya pertanggungjawaban negara ketika terjadi pelanggaran hak-hak asasi, baik dalam rumpun kemerdekaan dasar berupa penghormatan hak-hak sipil-politik maupun keadilan sosial berupa perwujudan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pertanggungjawaban adalah satu dari banyak masalah serius yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dengan perangkat hukum yang memadai, Amnesty melihat peluang bahwa Indonesia dapat melanjutkan agenda reformasi keamanan untuk masa mendatang bahkan memimpin kawasan ASEAN di bidang demokrasi dan reformasi sistem keamanan.

Kemerdekaan berekspresi, berpikir dan berkeyakinan

Amnesty meyakini bahwa setiap manusia memiliki kemerdekaan untuk menyatakan pendapat serta memeluk agama maupun keyakinannya masing-masing. Sejak didirikan, Amnesty memperjuangkan pembebasan mereka yang dipenjara karena pikiran dan pandangan atau keyakinannya melalui cara-cara apa pun yang damai. Tak terkecuali di Papua and Maluku. Ini termasuk mereka yang dipenjara karena kritik non-kekerasan atas pejabat publik, korporasi, maupun ideologi. Amnesty mendukung kebijakan kepemimpinan Indonesia yang menyatakan Papua sebagai wilayah yang terbuka bagi peneliti maupun jurnalis.

Kemerdekaan beragama dan berkeyakinan

Masalah ini telah menoreh catatan kelam bagi Indonesia yang terkenal dengan kebhinekaan tradisi, budaya dan agama. Isu ini dinilai telah menurunkan kualitas kemerdekaan beragama di tanah air. Lemahnya kedaulatan hukum, kuatnya tradisi kekerasan, dan kekakuan ideologis terus menghambat kemerdekaan perorangan maupun kelompok dalam memeluk dan menjalankan secara merdeka baik agama maupun aliran sesuai keyakinannya. Banyak kasus memperlihatkan campuran antara hukum yang diskriminatif, penuntutan kriminal, marjinalisasi sosial, intimidasi dan penyimpangan yang ditujukan kepada warga yang dianggap musuh.

Hukuman mati

Secara normatif, tak ada keraguan bahwa eksekusi terhadap nyawa seorang manusia adalah bertentangan dengan kewajiban negara-bangsa sedunia untuk melindungi hak hidup setiap manusia yang ada di bawah jurisdiksinya. Hak ini termaktub di dalam perjanjian-perjanjian bangsa-bangsa sedunia dan juga konstitusi nasional bangsa-bangsa. Sayangnya, sebagian kecil pemerintahan di dunia masih bersikeras bahwa pembatasan hak-hak asasi melalui eksekusi mati dapat dibenarkan untuk tipe kejahatan tertentu seperti peredaran gelap narkotika. Amnesty bersama para pendukungnya terus berusaha mendalami isu ini, dan mencari penjelasan yang mencerahkan bahwa eksekusi mati itu benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan martabat manusia. Belum lagi begitu banyak kita temukan kekeliruan dalam memvonis seseorang, peradilan yang tidak jujur, dan pelaksanaan standar ganda pada negara-negara tertentu. Amnesty berharap Indonesia segera menghentikan eksekusi mati dan menghapuskannya dari seluruh hukum nasional. Dengan begitu pula, Indonesia memperoleh legitimasi lebih kuat ketika membebaskan warga negaranya yang menghadapi tuntutan hukuman mati atau di ambang tiang gantungan dan kursi listrik di negara lain.

Dapatkan kabar terbaru dari Amnesty

Terima kasih anda telah berlangganan.