Para raksasa penyedia layanan perjalanan dan wisata Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor mendukung terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Palestina dengan cara mempromosikan ratusan kamar dan kegiatan wisata di wilayah pendudukan Israel di Palestina, termasuk di Yerusalem, kata Amnesty International hari ini.

 

Dalam sebuah laporan terbaru, yang berujudul “Destination: Occupation”, Amnesty International mendokumentasikan bagaimana perusahaan pariwisata online mendorong pariwisata ke wilayah kependudukan ilegal Israel dan berkontribusi terhadap keberadaan dan ekspansi wilayah illegal tersebut.

 

Tindakan pemerintah Israel untuk menempatkan warga sipil Israel di OPT adalah pelanggaran atas hukum humaniter internasional dan merupakan bentuk kejahatan perang. Meskipun demikian, keempat perusahaan tersebut terus beroperasi di OPT, dan mendapat keuntungan dari situasi ilegal ini.

 

Salah satu permukiman yang didokumentasikan dalam laporan Amnesty International adalah Kfar Adumim, pusat pariwisata yang saat ini berkembang dan terletak kurang dari dua kilometer dari desa Bedouin di wilayah Khan al-Ahmar. Desa tersebut sudah siap dimusnahkan oleh pasukan Israel setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung setempat. Perluasan hingga Kfar Adumim dan permukiman sekitarnya merupakan kontributor utama pelanggaran HAM terhadap komunitas Bedouin setempat.

“Perampasan ilegal atas tanah Palestina oleh Israel dan perluasan permukiman di wilayah pendudukan telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar, memaksa warga Palestina keluar dari rumah mereka sendiri, menghancurkan mata pencaharian mereka dan merampas hak-hak mereka atas kebutuhan dasar seperti air minum. Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor memilih metode berbagi dan saling percaya di model bisnis mereka, namun pada saat yang sama mereka berkontribusi terhadap pelanggaran HAM dengan melakukan bisnis di wilayah pendudukan”, tegas Seema Joshi, Direktur Isu Global Tematik Amnesty International.

“Pemerintah Israel menggunakan industri pariwisata yang berkembang di wilayah pendudukan sebagai cara untuk melegitimasi keberadaan dan ekspansi mereka, dan perusahaan pemesanan travel online berkontribusi memuluskan agenda tersebut. Sudah waktunya bagi perusahaan-perusahaan tersebut berpihak pada HAM dengan menarik semua semua iklan permukiman dan pariwisata di wilayah pendudukan. Kejahatan perang sama sekali bukanlah tujuan wisata. ”

 

Kebijakan Airbnb

Pada bulan November 2018, Airbnb berjanji untuk menghapus semua iklan permukiman di Tepi Barat, setelah adanya investigasi yang dilakukan oleh Al Jazeera dan Human Rights Watch. Namun mereka tidak memperluas komitmennya tersebut di wilayah Yerusalem Timur, yang juga merupakan wilayah pendudukan, dan di mana mereka memiliki lebih dari 100 iklan permukiman. Amnesty International meminta Airbnb untuk menepati janjinya dan menghapus semua iklan permukiman di OPT, termasuk di Yerusalem Timur. Booking.com, Expedia dan TripAdvisor juga harus menghapus semua daftar permukiman di OPT.

 

Di dalam Panduan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional, di mana pun mereka beroperasi di dunia. Sampai mereka menghapus semua iklan akomodasi di OPT, keempat perusahaan dalam laporan Amnesty International tersebut masih akan melanggar tanggung jawab  yang tertera dalam standar korporasi yang mereka punya karena kegiatan mereka di OPT.

 

Promosi bisnis di wilayah pendudukan

Keempat perusahaan yang disebut dalam dalam laporan Amnesty International memiliki daftar akomodasi di OPT termasuk di Yerusalem Timur. Berikut adalah beberapa catatan pada saat laporan ini ditulis:

 

  • Airbnb yang berbasis di AS saat ini memiliki lebih dari 300 daftar properti di wilayah pemukiman di OPT.
  • TripAdvisor yang berbasis di AS mendaftarkan lebih dari 70 objek wisata, tur, restoran, kafe, hotel, dan apartemen sewaan di pemukiman di OPT.
  • Booking.com, yang berkantor pusat di Belanda, mencantumkan 45 hotel dan penyewaan di pemukiman di OPT.
  • Expedia yang berbasis di AS mempromosikan sembilan penyedia akomodasi, termasuk empat hotel besar di pemukiman di OPT

Meraup keuntungan dari pelanggaran HAM

 

Antara Februari dan Oktober 2018 Amnesty International mengunjungi empat desa Palestina yang dekat dengan permukiman Israel di OPT, serta wilayah Silwan di Yerusalem Timur dan komunitas Palestina di Hebron. Semua lokasi ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan tempat wisata menguntungkan yang dikelola oleh pemukim Israel.

Amnesty International menemukan bahwa Airbnb, Booking.com, Expedia, dan TripAdvisor tidak hanya memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mendorong pariwisata ke pemukiman ilegal, mereka juga menyesatkan pelanggan mereka dengan secara konsisten tidak memberitahukan bahwa lokasi-lokasi pariwisata tersebut sebetulnya di wilayah OPT.

 

“Turis-turis yang datang ke sini dicuci otaknya, mereka dibohongi, mereka tidak tahu ini tanah kami,” kata seorang petani Palestina yang tinggal di sebelah pemukiman Shiloh, di mana pemerintah Israel mendanai pusat turisme berskala besar untuk menarik wisatawan ke situs arkeologi.

 

 

Dua desa Palestina di sebelah Shiloh telah kehilangan lebih dari 5.500 hektar (55 kilometer persegi) tanah sejak akhir 1990-an. Banyak orang terpaksa pindah, dan mereka yang memutuskan untuk tinggal mengatakan bahwa mereka sering diserang oleh para pemukim bersenjata. Baik Airbnb, Booking.com dan TripAdvisor memikil iklan akomodasi di wilayah Shiloh, namun hanya Booking.com yang menjelaskan bahwa akomodasi yang mereka iklankan berada di wilayah permukiman di OPT.

 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Israel telah menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk mengembangkan industri pariwisata di wilayah pemukiman di OPT. Mereka menunjuk lokasi-lokasi tertentu sebagai tempat wisata sebagai upaya mereka membenarkan pengambilalihan tanah dan rumah-rumah Palestina, dan sering dengan sengaja membangun pemukiman di sebelah situs arkeologi untuk agar orang Yahudi memiliki keterikatan sejarah di wilayah tersebut.

 

Laporan Amnesty menyoroti bagaimana pemerintah Israel mengizinkan dan mendorong pemukim untuk mengeksploitasi tanah dan sumber daya alam milik warga Palestina, dan bagaimana Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor juga mendapat manfaat dari eksploitasi tersebut.

 

“Perusahaan-perusahaan ini mempromosikan kunjungan ke cagar alam, mendorong wisatawan untuk berjalan kaki dan melakukan safari gurun, dan memikat pengunjung untuk mencicipi wine dari kebun anggur lokal,” kata Seema Joshi.

 

“Terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah sumber daya alam milik Palestina yang diambil secara ilegal, kegiatan ini hanya menguntungkan pemukim dan perusahaan online yang melakukan bisnis dengan mereka.”

 

Merasakan Pengalaman Kejahatan Perang

Amnesty International mendokumentasikan perbedaan yang mencolok antara pengalaman wisatawan yang ditawarkan di wilayah pendudukan dan pelanggaran HAM yang terjadi hari pada warga Palestina di wilayah yang sama.

 

Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor semua menyediakan daftar untuk liburan termasuk “pengalaman” berkemah di gurun pasir yang ditawarkan oleh pemukim di atau dekat pemukiman Kfar Adumim. Sekitar 180 warga Khan al-Ahmar berisiko diusir paksa oleh tentara Israel untuk membuka jalan bagi ekspansi ilegal Kfar Adumim dan permukiman lainnya di daerah tersebut. Pemindahan orang secara paksa semacam itu di wilayah pendudukan merupakan kejahatan perang.

 

Otoritas Israel telah menawarkan kepada penduduk desa yang terusir tersebut dua pilihan tujuan: sebuah lokasi di dekat bekas tempat pembuangan sampah kota Yerusalem, tidak jauh dari desa Abu Dis, atau sebuah lokasi lainnya di sebelah pabrik pembuangan limbah yang dekat dengan kota Jericho.

“Kemah Gurun Pasir Israel”, yang dipromosikan oleh Airbnb, Booking.com, dan Expedia, memungkinkan para tamu untuk membayar hingga US$ 235 per malam untuk “menikmati ketenangan padang pasir serta merasakan keramahtamahan dan kehangatan Israel”. TripAdvisor juga mencantumkan taman nasional, museum, tur gurun, dan objek wisata bertema Alkitab di wilayah dekat Kfar Adumim.

 

“Pengalaman berkemah yang ditawarkan terletak di tanah yang biasa digunakan orang Bedouin untuk menggembala. Karena pemukiman Kfar Adumim telah tumbuh, banyak penggembala Bedouin telah kehilangan mata pencaharian mereka dan sekarang hidupnya hanya bergantung pada bantuan kemanusiaan,” ujar Seema Joshi.

“Setiap sen yang didapat perusahaan-perusahaan ini dari mempromosikan pariwisata di Kfar Adumim merupakan keuntungan akibat pelanggaran HAM. Fakta bahwa pemukim menggunakan budaya Bedouin untuk menarik wisatawan menambah penghinaan terhadap luka yang sudah ada.”

Terkait dengan ekspansi pemukiman

 

Amnesty International juga mengunjungi desa Khirbet Susya, di mana penduduk Palestina tinggal di tempat penampungan sementara setelah mereka diusir secara paksa dari banyak daerah untuk membuka jalan bagi perluasan pemukiman sekitar Khirbet Susya. Otoritas Israel telah memblokir sumur air di Khirbet Susya, dan pada 2015 PBB memperkirakan sekitar sepertiga dari pendapatan penduduk desa dihabiskan hanya untuk membayar air.

Susya dibangun di sekitar reruntuhan situs arkeologi, yang pada saat penulisan laporan ini ditampilkan di Airbnb dan TripAdvisor bersama dengan foto-foto tempat yang dapat dikunjungi wisatawan, termasuk reruntuhan, kebun zaitun, kilang dan kebun anggur, serta kolam renang besar di pemukiman.

 

Pengembangan situs arkeologi oleh pemerintah Israel di permukiman seperti Susya dan Shiloh sangat penting bagi rencana mereka untuk mengembangkan dan memperluas permukiman illegal.

 

“Mempromosikan situs-situs ini ke masyarakat dunia akan memfasilitasi tujuan utama pemerintah Israel di wilayah pendudukan, dan membuat peran perusahaan pariwisata internasional menjadi penting,” menurut Seema Joshi.

 

“Situs arkeologi di Susya seperti banyak tempat wisata lainnya di atau dekat pendudukan Israel memicu pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina. Dengan mempromosikan situs-situs seperti ini, perusahaan pemesanan pariwisata online terlibat langsung dalam upaya ilegal pemerintah Israel untuk memperluas pemukiman dengan segala cara. ”

 

Kebutuhan akan legislasi

Bukan hanya industri pariwisata yang mendapat untung dari, dan berkontribusi pada, pemukiman ilegal di OPT. Ratusan juta kilogram barang yang diproduksi di permukiman Israel diekspor secara internasional setiap tahun, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar negara di dunia telah secara resmi mengakui permukiman tersebut sebagai pemukiman ilegal menurut hukum internasional.

 

Selain menyerukan kepada masing-masing perusahaan untuk berhenti berbisnis di dalam dan dengan wilayah pemukiman di OPT, Amnesty International menyerukan kepada pemerintah-pemerintah negara lain untuk mengambil langkah lanjut melalui penerbitan regulasi untuk melarang impor barang-barang yang diproduksi di wilayah OPT.

 

“Tidaklah cukup untuk mengakui permukiman tersebut sebagai pemukiman ilegal tapi tetap membiarkan kegiatan komersial yang membuat mereka tetap mendapatkan untung berlanjut” kata Seema Joshi.

 

Parlemen Irlandia saat ini sedang dalam proses menyetujui RUU penting yang akan melarang perdagangan barang dan jasa dari wilayah pendudukan Israel, dan Amnesty International menyerukan negara-negara lain untuk mengikuti langkah ini.

Tanggapan perusahaan

Sebelum dipublikasikan, Amnesty International telah mengirim surat kepada keempat perusahaan tersebut dan memberikan masing-masing kesempatan untuk menanggapi temuan laporan. Booking.com dan Expedia telah memberikan tanggapan, tetapi Airbnb dan TripAdvisor tidak.

Amnesty International telah meninjau tanggapan mereka secara terperinci dan mempertimbangkan informasi yang diberikan untuk memperbarui temuan laporan. Salinan tanggapan perusahaan dapat ditemukan di Lampiran laporan ini.