20 Tahun Reformasi

MUNIR SAID THALIB

TANJUNG PRIOK 1984

TRAGEDI MEI 1998

TRAGEDI SEMANGGI

Ruyanti Darwin

13-15 Mei 1998. Sepekan sebelum Soeharto lengser, kerusuhan merebak dan meluas di beberapa kota seperti Jakarta, Solo, Medan, Palembang, Surabaya dan Lampung. Lebih dari 1000 orang menjadi korban jiwa, ratusan lainnya menderita luka siksa dan menjadi korban perkosaan.

Dalam laporan penyelidikan independen di bawah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998, menemukan temuan bahwa pasukan keamanan Indonesia tidak banyak melakukan pencegahan sebelum kerusuhan pecah. Bahkan dalam temuannya, beberapa saksi mata menyatakan aparat keamanan ikut menyulut kekerasan.

Mall Yogya Klender adalah salah satu tempat di mana kerusuhan terjadi. Eten Karyana -salah satu korban dari peristiwa ini ditemukan dalam keadaan tewas terpanggang. Sebelumnya ia diketahui ingin menyelamatkan dua anak kecil yang terjebak api di dalam gedung mall tersebut.

TGPF pada temuannya menyatakan bahwa serial kerusuhan yang terjadi di beberapa kota pad 13-15 Mei 1998 adalah peristiwa yang telah direncanakan, melibatkan unsur koordinasi, transportasi, dan komunikasi aparat keamanan (khususnya militer Indonesia).

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa tragedi Mei 1998 telah menemukan indikasi kuat atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Setelah 20 tahun reformasi berlalu, para korban dan keluarga masih belum mendapatkasn kepastian hukum dan keadilan atas kasus yang menimpa mereka.

Suroso

27 Juli 1996. Peristiwa yang lebih dikenal sebagai Kudatuli (Kudeta Dua Puluh Tujuh Juli) adalah peristiwa pengambilalihan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokratik Indonesia (DPP PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58.

Aksi penyerangan terjadi setelah PDI menggelar Konggres Luar Biasa (KLB) 2-6 Desember 1993 di Surabaya, mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum DPP PDI. Diketahui massa penyerang dari kubu Soerjadi –lawan politik ketua umum terpilih DPP PDI menyerang pada tanggal peristiwa. Polisi dan militer Indonesia yang berada di lokasi peristiwa tidak melakukan pencegahan dan membiarkan bentrokan terjadi.

Dalam catatan Komnas HAM setidaknya 5 orang tewas, 149 orang terluka, 136 orang ditahan dan dijatuhi vonis sebagai tahanan politik. Pasca reformasi 1998, Komnas HAM memasukkan Kudatuli dalam kajian HAM dan merekomendasikan harus dibentuk tim penyelidik pro-justisia sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 untuk peristiwa Kudatuli.

Ho Kim

“Kalau dia (Yap Yun Hap) masih hidup, mungkin kehidupan saya lebih dari sekarang ini.”

Martini

“Kalau saya punya mau, Wiranto saya ambil, penjarakan, adili. Kita baru merasa puas.”

Karsiah

“Kalau saya merasakan lebih baik ada anak daripada harta. Harta tidak ada artinya bagi saya.”

Dapatkan kabar terbaru dari Amnesty

Terima kasih anda telah berlangganan.